Buku ini mengulas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, tanggung jawab hukum, penyelesaian sengketa, dan peran lembaga perlindungan konsumen. Buku ini memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pe…
Buku ini merupakan hasil karya tulis disertasi yang berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektip hukum perlindungan konsumen dan hukum siber. Dalam buku ini menggambarkan berbagai permaalahan yang timbul dalam transaksi di dunia maya dan sekalian memberikan solusi bagaimana sebaiknya memberikan perlindungan konsumen dalam transaksi perniagaan elektronik. Bu…
Sebagai sebuah sistem, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. Dapat dikatakan adanya konsep keterpaduan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam penyelanggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Bila dibandingkan dengan konsiderans UUPK, latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen ini dilandasi motif-motif yang dapat…
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan semua negara. Salah satu komponen penting dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan transaksi ekonomi internasional, khususnya volume perdagangan internasional. Potensi pengembangan produksi nasional melalui perdagangan internasional telah didasari benar oleh para pengambilan kebijakan di berbagai negara, sehingga terjadilah ko…
Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-udang Perlindungan Konsumen, analisa kesesuaiannya dengantujuan pembentukannya; serta sikap- Makamah Agung atau peradilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjembatani kendala yuridis dalam pengimplementasiannya. Tiga bab pertma buku ini diberikan gambaran umum sengketa…
Buku ini memuat aturan tentang ketentuan importasi produk hortikultura, persyaratan teknis, pengawasan pemasukan dan pengeluaran serta pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang kemasan pangan dan plastik yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Pertanian dan perindustrian, Peraturan ini adalah upaya untuk mendukung ketahana pangan nasional, menciptakan stabilitas ekonomi dan member…
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disahkan tanggal 20 April 1999 dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini antara lain dilatarbelakangi adanya pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya di bidang peindustrian dan perdagangan …